news

Tidak ‘Ujug-Ujug’, Bappenas: Rencana Pemindahan IKN Sudah Dikaji Sejak 2017

penulis: Admin | 2 October 2019 19:54 WIB
editor:


Ketua Tim Komunikasi IKN/Sesmen PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan H Djojokusumo di Forum Tematik Bakohumas, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Heni | Humas Bappenas RI
Ketua Tim Komunikasi IKN/Sesmen PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan H Djojokusumo di Forum Tematik Bakohumas, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Heni | Humas Bappenas RI

Jakarta,kejarfakta.co -- Sekretaris Menteri (Sesmen) PPN/Sekretaris Utama Bappenas merangkap Ketua Tim Komunikasi Pemindahan Ibu Kota Negara, Himawan Hariyoga Djojokusumo menegaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara (PPU-Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), bukanlah sebuah rencana yang ‘ujug-ujug’ (tiba-tiba), tetapi sudah melalui kajian sejak 2017.

Hal itu ia sampaikan saat berbicara pada Forum Tematik Bakohumas bertema Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara di Ruang Rapat Kemen PPN/Bappenas, Jl Taman Suropati 2, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2019).

Dikutip dari siaran pers Sekretariat Kabinet yang diterima redaksi Selasa, Himawan menjelaskan, dalam melakukan kajian, Kementerian PPN/Bappenas tidak sendirian. Tapi, bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, KLHK, Badan Geologi Kementerian ESDM, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

“Prosesnya lumayan panjang, sampai akhirnya Presiden memindahkan Jakarta ke Kalimantan Timur,” ujarnya, merincikan dua alternatif skenario pemindahan pada tahap awal proses pengkajian.

Di awal, kajian mencakup kemungkinan jika IKN tetap di Jawa. Ada satu distrik isinya government district, referensinya beberapa negara maju. Alternatif kedua, pindah ke sekitar Jakarta, seperti di Jonggol, Bogor Jawa Barat atau alternatif lain Maja, Lebak Banten. Contohnya Putrajaya Malaysia.

“Itu pun bukan solusi terbaik, antara lain daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, kondisinya suboptimal dalam konteks masalah yang dihadapi Jakarta khususnya dan Jawa umumnya,” terang dia.

Himawan, mantan Direktur Otonomi Daerah Bappenas (November 2007-Juni 2010) ini merinci tujuh kriteria penetapan lokasi IKN baru. Yakni lokasi strategis; tersedia lahan luas; bebas bencana; tersedia sumber daya air; dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang; potensi konflik sosial rendah; dan memenuhi perimeter hankam.

Berdasarkan kriteria tersebut, imbuh pria kelahiran Jakarta, 18 November 1963 itu, lalu tersaring tiga lokasi di luar Jawa yang aman dan bebas terhadap risiko bencana gempa bumi, ancaman gunung berapi, dan tsunami.

“Kalimantan relatif rendah risikonya. Kalau Sumatra masih bagian barat, tidak di tengah Indonesia,” ungkapnya, menambahkan IKN baru juga harus memiliki akses dengan perairan laut.

Peraih gelar Doctor of Philosophy pada Jurusan Ekonomi Pertanian University of California, Davis, Amerika Serikat (2004) ini menilai, keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan lokasi IKN baru di Kaltim sudah berdasar pada kajian teknokratis.

Kesempatan itu, sosok yang lama bertugas jadi Deputi Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Bidang Perencanaan Investasi (Juni 2010-April 2011) dan Bidang Promosi Investasi (April 2011-September 2019) itu menyinggung masih adanya pandangan (minor) yang disampaikan oleh sejumlah kalangan terhadap posisi IKN.

“Yang harus dipahami, yang ingin dibuat adalah pusat administrasi pemerintahan,” terangnya, menangkis pandangan bahwa seolah-olah setelah Jakarta banyak masalah, pemerintah tak bertanggung jawab dengan memindahkan IKN. Padahal, tegas Himawan, pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk Jakarta.

Himawan lugas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin bisa berkantor di lokasi baru IKN RI itu pada 2024. “Ini PR (pekerjaan rumah) besar Kementerian PUPR,” tukasnya.

Rencana pemindahan IKN ini sejalan dengan Visi Indonesia 2045 yang mereposisi status Indonesia jadi negara maju, negara dengan penghasilan tinggi. “Posisi kita kini negara berpenghasilan menengah ke atas. Negara maju itu, negara berpenghasilan tinggi,” pungkas dia.

Sebelumnya, saat menerima delegasi Tim Relawan DKI Lampung di kantornya, Senin 23 September 2019 lalu, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kemen-PPN/Bappenas merangkap Penanggungjawab Tim Kajian Pemindahan IKN Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengemukakan hal senada.

Rudy mengklaim, tahun 2045 rerata prediksi global menasbihkan agregat Indonesia akan jadi empat besar kekuatan ekonomi dunia. Pemindahan IKN baru ditetapkan lokasinya di Kalimantan Timur yang diumumkan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, 26 Agustus 2019, merupakan bagian holistik dari rancangan besar menuju ke arah sana, menyongsong 100 Tahun Indonesia Merdeka 2045. (red/AIT/HEN/ES/Muzzamil)

Tag : #Jakarta#Bappenas#Tim Komunikasi IKN