news

Deputi Bappenas: Rp466 T Biaya IKN Baru, Bentuk 'Control Cycle

penulis: Admin | 25 September 2019 21:07 WIB
editor: admin


Deputi Pengembangan Regional Kemen-PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata, Stafsus Men-PPN/Bappenas Imron Bulkin, dan Hayu Parasati, saat pertemuan bersama Tim Relawan DKI Lampung, di kantor Bappenas, Jakarta, Senin (23/9/2019). | Ist
Deputi Pengembangan Regional Kemen-PPN/Bappenas Rudy S Prawiradinata, Stafsus Men-PPN/Bappenas Imron Bulkin, dan Hayu Parasati, saat pertemuan bersama Tim Relawan DKI Lampung, di kantor Bappenas, Jakarta, Senin (23/9/2019). | Ist

Jakarta,kejarfakta.co -- Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata memastikan, total anggaran program pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di sebagian wilayah dua kabupaten, Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara (PPU-Kukar), Kalimantan Timur, senilai total Rp466 triliun diproyeksikan oleh pemerintah sebagai bentuk "control cycle".

Pernyataan Rudy disampaikan saat diskusi pertemuan terbatas membahas pemindahan IKN baru bersama delegasi Tim Relawan DKI Lampung di Ruang Rapat Stafsus Menteri PPN/Bappenas, Gedung TS2A Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2019).

Istilah "control cycle" yang Rudy sebutkan menyinggung soal skema pembiayaan investasi pembangunan IKN baru yang telah dipatok oleh pemerintah sesuai skenario tahun jamak sebesar Rp466 triliun.

Penelusuran, istilah akuntansi ini merujuk pada kondisi proses berulang perencanaan, pemantauan-penilaian hasil, dan pembuatan revisi yang jadi terapan lazim revisi anggaran organisasi dan aliran proses yang sedang berjalan. Fungsi siklus disebut terbaik untuk aliran proses, dimana penyiasatan legal proses penganggaran berbasis pembaruan informasi terkait estimasi pembiayaan dan hasil yang teraktual, dibutuhkan.

Rudy menginfokan pula, sebagai bagian inklusif dari inovasi penggalangan dukungan kerja sama investasi dari komunitas dunia, sejumlah negara sahabat telah menyatakan ketertarikan, peminatan, serta komitmen partisipasi untuk turut ambil bagian dalam investasi pembangunan IKN baru.

"Swedia, Korea Selatan, Jerman, dan lain-lain," sebut Rudy, yang sebelumnya Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan ini.

Yang juga menarik, Rudy lugas menyebut episentrum kebijakan pemindahan IKN baru tak lain ialah presiden selaku kepala negara. "Kementerian PPN/Bappenas memberikan masukan kepada Presiden (Jokowi). Dan selanjutnya Presiden lah yang memutuskan mana yang akan ditetapkan dalam proses legislasi hingga jadi regulasi," tandas dia.

Dalam pelaksanaan eksekusi kebijakannya, kementerian yang sukses dipimpin Bambang PS Brodjonegoro, tangan dingin suksesor program tax amnesty kali pertama menjabat Menteri Keuangan Kabinet Kerja sejak dilantik 27 Oktober 2014 hingga digantikan Sri Mulyani Indrawati pada 27 Juli 2016 ini, per integratif-kolaboratif bekerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya.

"Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), mereka yang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mengenai lokasi IKN baru," kata Rudy.

Usai paparan Rudy, tiba ia mendengarkan. Ketua Tim Harian Relawan DKI Lampung Andi Desfiandi di-back up oleh sekretaris harian Ary Meizari, serta Sugeng dan Ilham singkat memaparkan kajian DKI Lampung.

Kajian tersaji tak lain pembaruan kajian ilmiah DKI Lampung yang dipaparkan tim pakar DKI Lampung, Rektor Institut Teknologi Sumatra (ITERA) Ofyar Z Tamin pada acara Penandatanganan Kajian dan Deklarasi DKI Lampung Oleh Seluruh Rektor Perguruan Tinggi dan Elemen Masyarakat Lampung di GSG Lt 2 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Kamis 25 Juli 2019 lalu. (red/Muzzamil)

Tag : #Jakarta#Kemen PPN/Bapenas#DKI Lampung