news

Senator Jihan Nurlela, Kebijakan Pemerintah Terkait Iuran BPJS dan Transportasi Plin-Plan!

penulis: Admin | 15 May 2020 18:43 WIB
editor:


Jakarta, KejarFakta.co - Senator Jihan Nurlela turut mengikuti perkembangan dan menyoroti kebijakan pemerintahan terkait keramaian di Bandara Soeta dan Kenaikan Iuran BPJS.

Disaat kondisi pandemi covid belum reda pemerintah sangat plin – plan kata Senator Jihan. Hal itu diungkapkan Anggota DPD RI Komite III tersebut yang membidangi Perhubungan, kesehatan, Kesejahteraan sosial, kepada media, Jumat (15/5/2020).

“Mulai dari menhub yang membuka kembali jalur transportasi hingga BPJS yang kembali naik bukti pemerintah plinplan. Potret bandara soeta yang berdesak-desakan adalah kelalaian pemerintah dalam menerapkan kebijakan," ujar senator Jihan.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan larangan terbang penumpang bagi maskapai mulai 24 April sampai 1 Juni 2020. Keputusan ini diambil sejalan dengan larangan mudik yang sebelumnya diumumkan.

“Kemenhub yang menyalahkan minimnya petugas adalah bentuk sikap lari dari tanggung jawab. Merekalah yang membuat kebijakan seharusnya mereka juga yang menyiapkan segala resiko. Belum lagi masalah BPJS, baru saja saya mengapresiasi pada saat RDP dengan direksi BPJS karena iuran BPJS yang turun, sehari setelahnya bapak presiden yang terhormat seperti tidak butuh lagi kami di DPD dan teman - teman di DPR membuat keputusan BPJS naik kembali," Jelasnya.

Sebelumnya juga diberitakan bahwa, Tarif iuran BPJS mengalami kenaikan untuk peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP). Iuran peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000. Untuk kelas II meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000. Iuran peserta mandiri kelas III juga naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 untuk kelas III sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500.

“Kebijakan yang seolah dibahas dan dikeluarkan secara diam-diam itu secara nyata menunjukkan pemerintah tidak melangsungkan pemerintahan yang transparan. Bahkan selain terkesan tidak transparan kebijakan pak presiden seperti menentang suara rakyatnya. Rakyat sudah sengsara, akan semakin menangis mereka melihat ini semua," tutup senator asal Lampung tersebut. (*)

Tag : #DPD RI#BPJS