data

Berita Pemilu Didominasi Peserta Pemilu, Penyelenggara Hanya 8%

penulis: Admin | 3 May 2019 13:36 WIB
editor:


Acara diskusi “Peran Media dalam Pemilihan Umum dan Tantangannya di tengah Era Disinformasi”.
Acara diskusi “Peran Media dalam Pemilihan Umum dan Tantangannya di tengah Era Disinformasi”.

Jakarta, Kejarfakta.co -- Pemberitaan mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, di dominasi oleh peserta pemilu yakni sebanyak 60%. Mereka yang termasuk dalam kategori ini; kandidat calon presiden/calon wakil presiden, legislatif, partai politik (Parpol), dan tim sukses.

Sedangkan penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan PengawasPemilu (Bawaslu) hanya menempati porsi 8% pemberitaan media atau kurang dari 10%.

Hasil Penelitian tersebut di paparkan dalam acara diskusi “Peran Media dalam Pemilihan Umum dan Tantangannya di tengah Era Disinformasi”, dalam rangka World Press Freedom Day, di Paramadina Graduate School of Communication (PGSC), Jakarta, Rabu (2/5/19), dengan narasumber Ika Karlina Idris, Ph.D (Ketua Tim Peneliti PGSC) dan Malik Gismar, Ph.D (Pakar Komunikasi Politik).

“Sayangnya, dari 800 pemberitaan di media massa hanya 30% yang melakukan verifikasi terhadap pemberitaan. Sebanyak 70% pemberitaan ditulis tanpa melalui verifikasi kepada narasumber untuk menguatkan angle pemberitaan ataupun yang kontra terhadap angle pemberitaan. Padahal, pada era disinformasi seperti ini media tidak hanya berfungsi memberikan informasi (to inform) tapi juga melakukan verifikasi (to verify),” papar Ika.

Sementara, Malik, mengingatkan pentingnya wartawan melakukan cover both sides dalam menuliskan pemberitaan. “Cover both sides inside the truth. Media punya kewajiban men-challenge berita dengan truth, kebenaran,” kata Dia.

Setelah pemilu, lanjutnya, justru media tidak banyak memberitakan bagaimana kinerja demokrasi. Tidak dalam wacana yang sulit untuk ditulis, tapi beberapa isu misalnya mengenai AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD).

“Misalnya media tidak pernah mengangkat secara spesifik mengenai APBN/APBD. Padahal inipenting bagi demokrasi. APBN/APBD mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau misalnya media mengangkati sumengenai ketimpangan penghasilan di Indonesia,” ujarnya.

Memperingati World Press Freedom Day 2019, kebutuhan kita akan pers yang berkualitas justru semakin mendesak. “Agar masyarakat dapat berdaya, tentu kita harus lebih dulu memberdayakan perskita. Salah satuupayauntukmenguatkankualitasjurnalismeadalahdenganmembangunpers yang berdaulat,” kata Ika.

Penelitian dilakukan terhadap 800 beritadari 7 (tujuh) media massa online yakni Kompas.com, Tempo, Vivanews, Merdeka, Okezone dan Sindonews. Penelitian dilakukan terhadap pemberitaan selama masa Pemilu berlangsung, Januari – Maret 2019 dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Pada produk jurnalis meonline, menurutnya, konten didominasi oleh berita ucapan atau hasil wawancara. Hampir setiap saat bisa kita temui berita yang akhirnya “dikendalikan” oleh narasumber melalui pendapat, peristiwa, atau punaksi yang sarat akan sensasi. Politisi, konsultan strategi komunikasi, ataupun pengamat, kini dapat ikut mengontrol narasi dan agenda di media dengan pendapat dan aksi sensasional, yang sering kali tak ada faedahnya bagi masyarakat. Utamanya pada media online, kebutuhan akan konten berita akhirnya menjebak pers terseret dalam arus pemberitaan yang dikendalikan oleh pendapat pembacanya. (*)

Tag : #Diskusi#Peran Media#Pemberitaan#Narasumber